ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA JINAYAT TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR NOMOR : 22/JN/2021/MS ACEH

Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial merupakan bagian dari keseluruhan
proses-proses sejarah peradaban manusia, dimana interaksi yang dilakukan oleh
manusia memungkinkan terjadinya ketersinggungan kepentingan dengan manusia
lainnya. Kejahatan di Indonesia sangatlah kompleks namun, ada sebuah kejahatan
yang dapat dikatakan sebagai kejahatan yang tiada hentinya. Rumasan masalah dalam
penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perkara pidana yang dikategorikan pemerkosaan
dalam Qanun Aceh?, (2) Bagaiamana pertimbangan hakim yang terdapat dalam
putusan perkara Nomor:22/JN/2021/MS Aceh?. Yang dalam penulisan penulis
mengunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan
pendekatan studi kasus (Case Approach). Dari penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa pada rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana
perkara pidana yang dikategorikan dalam Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 dan
Jarimah pemerkosaan merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan
kewajiban dalam menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan
tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban
hanya melapor saja tanpa ada permintaan pelapor untuk tindakan selanjutnya dari
pihak yang berwenang, yang menjadi kategori dalam Qanun Aceh adalah adanya
unsur disengaja dan jika terdapat laporan dari pidak korban namun dengan
menyertakan alat bukti permulaan. Dalam rumusan masalah yang kedua yang
membahas tentang pertimbangan hakim dapat disimpulkan yaitu Terdapat beberapa
hal yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor :
22/JN/2021/MS Aceh, dari sekian banyak pertimbangan ada beberapa pertimbangan
yang penulis anggap kurang relevan sebagai contoh yaitu majelis hakim memberikan
pertimbangan dengan alasan penuntut umum kurang menguasai dan kurang
mempelajari berkas perkara, kemudian bukti yang diajukan dalam persidangan
kurang kuat, kemudian keterangan saksi dianggap tidak dapat dijadikan barang bukti
disebabkan masih dibawah umur.