PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS NOMOR 5/JN/2020/MS.MBO)

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan Seksual diatur dalam UU
Nomor 35 Tahun 2014, tetapi perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan
seksual masih belum optimal, seperti tidak adanya rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan
atas hak-hak korban yang dilaksanakan di wilayah hukum Aceh Barat, karena faktanya
korban tidak mendapatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini untuk menganalisis,
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak
sebagai korban pelecehan seksual, bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban
pelecehan seksual dalam putusan nomor 5/jpn/2020/Ms.mbo. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian yuridis normatif bahan yang dipakai dari kepustakaan dan
putusan hakim, UU sebagai dasar yang sesuai dengan konvensi hak-hak anak, dan
kewajiban tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pelecehan seksual. secara yuridis, dalam
persidangan dan undang-undang yangditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam
putusan yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa menimbang beberapan unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa anak dan unsur melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Keterangan terdakwa, keterangan korban,
barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, secara non yuridis perbuatan
terdakwa merusak masa depan anak, terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang
dalam persidangan, dan anak korban pelecehan seksual mengalami gangguan psykis dan
juga trauma.