TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERDA NO 3 TAHUN 2007 TENTANG PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ACEH BARAT (Studi di Kecamatan Johan Pahlawan)

ABSTRAK
Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki dampak positif dalam
mengurangi angka pengangguran khususnya di Meulaboh. Disisi lain dengan
semakin banyaknya peminat untuk membuka usaha sebagai PKL akan
menimbulkan dampak negatif pula seperti mengganggu kelancaran lalu lintas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pedagang kaki lima yang memanfaatkan
fasilitas umum di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan untuk
mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Perda No 3 Tahun 2007
Tentang Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Aceh Barat.
Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian: 1)
Pedagang kaki lima memanfaatkan fasilitas umum di Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang
perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan
tempat dan fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan lain
sebagainya. Pedagang kaki lima biasanya tidak terlindungi oleh hukum, posisi
tawar (bargaining position) mereka lemah dan menjadi objek penertiban dan
penataan kota. 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Perda Nomor 3 Tahun
2007 Tentang Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Aceh
Barat ini adalah sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan
dan menghindari kemudharatan bagi umat. Konsep dharuriyyah yang berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia serta penjagaan
jiwa dari sisi menjaga ketertiban umum yang dituangkan dalam Perda Nomor 3
Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini
terbukti dengan upaya pemerintah Aceh Barat yang telah membentuk sebuah
peraturan daerah berupa Perda khusus yang ditujukan langsung bagi para PKL agar
saat berjualan dalam keadaan tertib dan teratur sehingga tidak melewati batasanbatasan yang telah ditentukan serta tidak memberikan mudharat kepada pihak lain dengan

keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh PKL tersebut selama
berjualan.