TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR (Studi Kasus di BPN Kabupaten Aceh Barat)

Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok
Agraria
menyatakan bahwa hak milik tanah, hak guna usaha dan hak guna
bangunan hapus jika ditelantarkan dan jatuh ke Negara. Di Kabupaten Aceh Barat
banyak terdapat tanah terlantar khususnya tanah terlantar milik pribadi ditengah
pemukiman warga atau pusat kota Aceh Barat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya
tanah yang tidak dimanfaatkan (dibiarkan kosong) tanpa didaya gunakan oleh
pemiliknya ataupun oleh orang lain. Tujuan dalam pembahasan ini yaitu untuk
mengetahui ketentuan hukum penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di
kabupaten Aceh Barat. Peneliti menggunakan metode kualitatif, dalam
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta dengan
metode deskriptif sebagai analisisnya. Setelah melakukan penelitian dapat
disimpulkan bahwa Ketentuan hukum penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar di Kabupaten Aceh Barat, secara umum diatur dalam PP Nomor 11/2010
Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo. Peraturan Ka. BPN
Nomor 4/2010 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah
Terlantar. Yang pada prinsipnya mengatur tata cara mengenai prosedur penetapan
tanah terlantar, melalui serangkaian tindakan seperti: Identifikasi, Penetapan dan
Pendayagunaan tanah terlantar. Selanjutnya karena keistimewaan Aceh
pengaturan mengenai penertiban tanah terlantar juga diperkuat dalam pasal 27
UUPA, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang kemudian
menurunkan aturan teknis berupa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan
Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.