ANALISIS SANKSI HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK KEPALA DAERAH DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran menyangkut penghinaan, fitnah
atau tuduhan adalah salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum.
Apalagi jika perbuatan tersebut ditujukan terhadap kepala daerah, selaku kepala
pemerintahan yang sah sekaligus pemimpin dan pengayom masyarakat di suatu
wilayah yang sudah seharusnya kehormatan, harkat, martabat dan nama baiknya
perlu dilindungi dari gangguan perusakan integritasya sebagai pejabat negara.
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk (1) menganalisis dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm
dan (2) menganalisis pandangan hukum fiqih jinayah terhadap penjatuhan sanksi
pidana pada putusan nomor: 100/Pid.Sus/2020/ PN.Skm. approach (kasus) dan
comparative approach (perbandingan) untuk menjelaskan pokok permasalahan
yang dikaji berdasarkan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder
dan tersier yang dikumpulkan dan diolah dari studi kepustakaan bahan-bahan
hukum untuk dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan alur berfikir
deduktif yaitu menjelaskan dan membahas data penelitian dari hal-hal yang
bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) perbuatan terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kepala
daerah dalam putusan hakim Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN.Skm secara yuridis telah
terpenuhi dan dipandang sebagai suatu tindak kejahatan yang melanggar norma
hukum serta aturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun terkait rasa keadilan bagi
korban selaku kepada daerah masih belum terpenuhi, karena perbuatan terdakwa
masuk dalam delik pasal berlapis yaitu terdakwa melanggar KUHP dan terdakwa
melanggar UU ITE (2) perbuatan terdakwa tindak pindana pencemaran nama baik
tehadap kepala daerah menurut fiqih jinayah ternasuk perbuatan fitnah dan ghibah
yang melanggar syara’ yang dikategorikan masuk ke dalam hukuman jarimah
ta’zir atas pelanggaran, yang penerapan sanksi hukumya tersebut diserahkan oleh
Ulil Amri kepada Qadhi (hakim) yang mengemban legitimasi hukum untuk
mengadili dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku perbuatan pelanggaran
kepada orang lain termasuk perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan
seorang mukallaf kepada pemimpin (penguasa).