Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 82 Undang-Undang N0.18 Tahun 2013)

Tindak pidana illegal logging adalah tindak kejahatan terhadap kerusakan hutan
dalam hal bidang kehutanan. Tindak pidana illegal logging meliputi penebangan
kayu yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan secara tidak sah atau tanpa
izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Kejahatan illegal logging diatur
dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui sanksi tindak pidana illegal logging dalam undang-undang no. 18
tahun 2013 dan dalam perspektif hukum pidana Islam, dan mengetahui pandangan
hukum pidana Islam terhadap pasal 82 undang-undang nomor 18 tahun 2013.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu metode
atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan hukum yang ada. Jenis penelitian kualitatif, yang dikumpulkan
dengan cara studi kepustakaan. Adapun sumber penelitian yang digunakan adalah
sumber penelitian primer dan sekunder. Sumber penelitian primer bersumber dari
undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan
perusakan hutan, sedangkan sumber penelitian sekunder diperoleh dari bukubuku,
jurnal,
artikel
dan
tulisan
lainnya
yang
berkaitan
dengan
masalah
penelitian.

Hasil

dari penelitian adalah pertama, sanksi tindak pidana illegal logging dalam
Undang-Undang no 18 tahun 2013 berupa pidana penjara serta pidana denda, dan
sanksi dalam hukum pidana Islam, perbuatan dalam tindak pidana illegal logging
dapat dikenakan hukuman ta‟zir yang dapat dijatuhkan atas dasar pertimbangan
hakim. Kedua pandangan hukum hukum pidana Islam terhadap pasal 82 Undangundang

No. 18 tahun 2313 dilihat dari segi maqasid al-syari‟ah, hal ini sangat
sejalan dengan maqasid al-syariah yang mana dalam maqasid al-syari‟ah yaitu
salah satu tujuan syariat adalah menjaga jiwa, karena penebangan hutan secara
sembarangan akan berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga terjadi banjir,
tanah longsor, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.